GALI POTENSI PAD, PEMKAB GANDENG KONSULTAN HUKUM

loading Photo: ppid.solselkab.go.id

solselkab.go.id - Untuk menggali berbagai Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menggelar rapat koordinasi antar OPD yang terkait dengan pendapatan daerah, di aula Tansi Ampek kantor bupati setempat, Senin (20/9/2021).

Rapat yang dipimpin langsung Bupati Solok Selatan Khairunas, beserta Wakil Bupati Yulian Efi, Sekdakab Syamsurizaldi, serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan Putra Nusa tersebut, juga menghadirkan salah seorang Konsultan Hukum Dr. Suharizal.

Dalam arahannya, Bupati mengatakan bahwa OPD-OPD diminta untuk terus melakukan optimalisasi PAD sesuai dengan tupoksi masing-masing. "Kita minta OPD-OPD terus berinovasi untuk menggenjot PAD. Untuk itu, siapkan segala regulasi yang dibutuhkan sebagai dasar kita melakukan pemungutan, baik itu pajak, maupun retribusi daerah," pinta Bupati kepada OPD yang terkait pemungutan PAD.

Bupati juga menginstruksikan agar OPD-OPD lebih bergerak lebih cepat lagi dalam usaha perolehan PAD ini, termasuk pada sektor-sektor pendapatan yang selama ini mungkin belum tergarap maksimal atau belum dipungut sama sekali.

Ia menambahkan bahwa kehadiran konsultan hukum, diharapkan mampu memberikan pendampingan terhadap berbagai hal, termasuk dalam legalitas dan kepastian hukum dalam berbagai kebijakan pemerintah daerah nantinya, termasuk pada sektor penggalian PAD.

Sementara itu, Konsultan Hukum Suharizal mengatakan bahwa payung hukum yang saat ini dimiliki pemkab sudah tersedia cukup banyak, namun tinggal optimalisasi pelaksanaannya di lapangan agar PAD Solok Selatan dapat semakin meningkat. "Peraturan-peraturan daerah kita yang mengatur penggalian PAD sudah cukup banyak, tinggal sekarang OPD-OPD untuk mengoptimalkan realisasinya di lapangan," ujar Suharizal.

Kemudian menurutnya, hal-hal yang belum diatur sepenuhnya oleh Peraturan Daerah (Perda), dapat ditindaklanjuti melalui Peraturan Bupati. Suharizal juga menyarankan agar dalam eksekusi optimalisasi PAD, Pemkab membentuk tim yustisi penertiban pajak dan retribusi daerah, dengan melibatkan berbagai unsur yang ada. (sumber: humas)